PUBLIKASI NASIONAL ||TANJUNG ENIM – Pekerjaan pembuatan WC dan sumur bor di SD Negeri 10 Talang Jawa, Tanjung Enim, di kerjakan CV Lutra sejahtera ,dengan nilai anggaran mencapai Rp 200 juta dari APBD Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Muara Enim, diduga dikerjakan secara asal-asalan dan bermasalah. Fakta di lapangan menunjukkan hasil pekerjaan yang amburadul, memunculkan kecurigaan adanya praktik mark up anggaran dan pembiaran pengawasan. 24/2/26
Keluhan pertama disampaikan seorang warga yang enggan namanya disebutkan. “Coba lihat gawean pemborong CV Lutra sejahtera di SD N 10, sepertinya asal jadi dan alangkah besaknyo untungnyo gaweke seperti itu bae,” ungkapnya kepada media.
Saat ditinjau, kondisi lokasi proyek tampak semrawut. Sumur bor yang dibangun mengeluarkan air keruh terus-menerus, tidak jernih. Diduga, pengeboran tidak mencapai kedalaman yang memadai untuk menemukan mata air bersih, hanya berhenti di lapisan tanah atas yang keruh.
Temuan lain yang lebih mencolok adalah pada bangunan WC. Rangka kaki untuk memasang toilet (tetmon) ternyata tidak dicor lantainya, terlihat sangat amburadul dan tidak memenuhi standar. “Coba lihat ulang oleh PPK, atau pengawas pekerjaan yang bersumber dana dari Diknas kabupaten Muara Enim ini,” imbau sumber.
Keadaan ini memantik kritik keras. Warga mengharapkan pihak pengawas dari Diknas turun langsung mengecek dan memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi. “Jangan mengambil uang pengawas saja tapi tidak pernah mengecek pekerjaan yang harusnya diawasi,” tambahnya.
Nilai proyek sebesar Rp 200 juta yang di kerjakan oleh CV Lutra sejahtera , untuk satu lokasi sekolah menimbulkan analisis adanya keuntungan besar yang diraup pemborong jika pekerjaan tidak sesuai spek. Terlebih, di SD N 10 ini disebut ada dua CV berbeda yang mengerjakan proyek perbaikan sekolah dan pembuatan WC dalam waktu berdekatan di akhir tahun anggaran.
“Ini sudah kelihatan, anggaran pertahun harus dikeluarkan, dimainkan melalui proyek-proyek Diknas agar dapat uang persentase dari pekerjaan. Bukan hal yang aneh lagi di kabupaten Muara Enim ini,” ujar sumber yang memahami pola proyek daerah.
Upaya konfirmasi ke pihak terkontak mengalami kebuntuan. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) proyek yang bernama Paisal, tidak membalas pesan WhatsApp. Begitu pula dengan pihak lain yang disebut membagi paket proyek, seorang bernama Pak Abi dari Diknas, juga tidak merespons hingga berita ini diturunkan.
Polanya pun disebut seragam: setelah proyek cair, semua pejabat terkait menghilang dan sulit ditemui atau dihubungi. “Entah pergi kemana,” tandas sumber.
Dengan temuan fisik yang buruk dan pola komunikasi yang tertutup dari aparatur, proyek pendidikan senilai ratusan juta rupiah ini semakin diselubungi tanda tanya besar. Masyarakat menuntut transparansi dan investigasi mendalam terhadap dugaan penyimpangan yang mengorbankan kualitas fasilitas publik untuk siswa SD.
( hmd)
